Pengembang Software Lokal hingga Komitmen Berantas Pembajakan
Geliat Komunitas Pengembang Software Lokal
Di Indonesia, diprediksi ada sekitar 56,5 ribu pengembang software pada tahun 2006 ini. India berada di urutan pertama dengan lebih dari 1 juta pengembang dan China di urutan kedua dengan jumlah pengembang 10 kali lebih besar dibanding Indonesia.
Yang menarik dari data IDC ini, Malaysia dan Singapore ternyata mampu memproduksi software lebih banyak dibanding Indonesia walaupun jumlah pengembangnya lebih kecil. Ini menunjukkan bahwa kuantitas bukan merupakan faktor penentu produktifitas. Banyak hal yang terkait dengan produktifitas pengembang software lokal.
Risman Adnan Mattotorang, Senior Developer Evangelist, Microsoft Indonesia mengidentifikasi, kualitas pengembang, kebutuhan pasar, akses terhadap kapital dan proteksi terhadap hak kekayaan intelektual merupakan faktor yang paling berpengaruh. Keempat faktor ini saling terkait satu sama lain dan diperlukan program kerja terpadu serta strategik untuk mengatasinya.
Ia menekankan pentingnya peran serta pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Hal tersebut sejalan dengan komentar dari Romi Satria Wahono, peneliti bidang Software Engineering di LIPI dan pendiri situs www.ilmukomputer.com. Romi mengatakan, inisiatif software lokal akan memberi pertumbuhan ekonomi yang lebih baik bagi negara berkembang seperti Indonesia.
Hasil riset IDC menunjukkan, dalam periode 2004 hingga 2009 sektor teknologi informasi (TI) di Indonesia akan membutuhkan sekitar 1.100 perusahaan TI baru yang dapat menyerap 81.000 tenaga kerja. Sekitar 29.9 persen dari total pekerja TI ini akan terlibat dalam membuat produk software lokal, mendistribusikan produk asing dan memberi layanan custom development. IDC juga memprediksi perkembangan bisnis TI di Indonesia akan memberikan penghasilan pajak sebesar 1.1 miliar dollar AS kepada pemerintah jika dikelola dengan serius.
Komunitas
Risman berpendapat, inisiatif untuk menumbuhkan semangat komersial software sebenarnya sudah mulai terlihat di komunitas ISV developer di Indonesia. Salah satunya program Bina-ISV yang dipelopori oleh Microsoft Indonesia sejak Mei 2006. Program ini mendapat dukungan dari beberapa instansi pemerintah seperti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Kementrian Riset dan Teknologi, serta Departemen Komunikasi dan Informatika. Juga dari Intel dan Astra International.
Keterlibatan korporat seperti Astra International dalam Bina-ISV adalah untuk membentuk ISV cluster (gugus) yang diharapkan mampu memiliki keahlian spesifik pada satu jenis industri. Astra International berperan sebagai induk bagi ISV cluster dengan cara membuka kesempatan bagi ISV lokal untuk mempelajari proses bisnis yang kompleks di perusahaannya.
Menurut Agus Kurniawan, salah satu arsitek software di Astra International, pengetahuan tentang proses bisnis sangat penting untuk mengembangkan produk yang bisa diterima pasar dan pengetahuan tersebut hanya dimiliki oleh dunia usaha (enterprise) . Selain proses bisnis, dibutuhkan juga kepiawaian dalam hal memahami bagaimana sebenarnya teknologi bekerja, bukan hanya sekedar menulis kode program.
Bina-ISV adalah program pemberdayaan ISV untuk mendorong lahirnya inovasi-inovasi baru di Indonesia khususnya produk software. Bina-ISV terdiri dari tiga pilar utama, Skill Accelerator, Partnership Accelerator dan Innovation Accelerator. Sejak bulan mei 2006, training ISV Accelerator telah dilakukan di LIPI Jakarta dan MTI-UGM Yogyakarta.
Setiap bulannya, sekitar 50 pengembang berhasil dilatih secara intensif di kedua lokasi tersebut. Materi pelatihan ISV Accelerator bersifat dinamis karena diperbaharui setiap dua bulan. Selain gratis, Bina-ISV training juga didukung langsung oleh tim teknikal Microsoft Indonesia.
Komunitas INDC (Indonesia .NET Developer Community) juga merupakan ekosistem pengambang software lainnya di Indonesia. Sebagai organisasi non-profit yang telah tergabung dalam International .NET Association (INETA), INDC merupakan komunitas pengembang terbesar di Indonesia bahkan di Asia Pasifik. Sejak didirikan pada tahun 2003, INDC telah memiliki sekitar 8000 anggota saat ini.
Salah satu pendiri INDC, Tahir Tahang, yang juga pengajar di Bina-ISV menjelaskan, komunitas INDC memiliki kekuatan yang unik. INDC adalah sekumpulan profesional dengan ketertarikan yang sama, yang bergabung secara sukarela dan saling membantu. Sepuluh Community Leader dari INDC berhasil memperoleh penghargaan sebagai Most Valuable Professional (MVP) dari Microsoft Corporation dan beberapa di antaranya telah berkiprah sampai ke luar negeri.
Tahir Tahang menambahkan bahwa, selama memiliki fokus dan visi yang kuat, energi dalam komunitas dapat melakukan perubahan yang sifatnya global. Selain mailing list, aktifitas online INDC juga tersebar pada beberapa portal, seperti www.netindonesia.net, www.csharpindonesia.net, atau www.wss-id.org. Komunitas INDC juga memiliki alamat blog di http://geeks.netindonesia.net serta proyek e-book di http://otak.csharpindonesia.net.
Penulis: Wah
Sumber: Kompas Cyber Media
Pemerintah Indonesia Komitmen Berantas Pembajakan
Padahal mengurangi tingkat pembajakan 10 persen saja dari 87 persen menjadi 77 persen misalnya, dapat memberikan dampak yang signifikan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, membuka peluang bisnis, dan menambah pemasukan pajak bagi negara. Perkiraan firma riset pasar International Data Corporation (IDC) menunjukkan, penurunan pembajakan hingga 77 persen akan mampu menambah laju perekonomian Indonesia sebesar 3,4 triliun dollar AS, memberi peluang 3.000 lapangan kerja baru, dan meningkatkan penghasilan industri lokal lebih dari 1,5 juta dollar AS.
Merujuk data BSA di atas, Chris Atkinson, Presiden Direktur Microsoft South East Asia menyampaikan bahwa pembajakan piranti lunak merupakan tantangan utama di seluruh kawasan Asia Pasifik dan pemerintah harus melakukan langkah yang berarti untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual (HaKI) dengan mengadopsinya dalam peraturan perundang-undangan, mendidik publik, bermitra dengan pemain di industri, dan mengambil tindakan penegakan hukum.
Ia juga menyampaikan penghargaan dan selamat kepada pemerintah Indonesia yang telah melakukan langkah penting untuk melindungi karya cipta. Hal itu terbukti dengan keluarnya Indonesia dari daftar Priority Watch List (PWL) yang dikeluarkan hasil penilaian di luar jadwal biasa (out-of-cycle review) OCR 31 Departemen Perdagangan AS (USTR).
Sementara Abdul Bari Azed, Direktur Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual Departemen Hukum dan Hak Azasi manusia (Dephukham), menyatakan bahwa pemerintah akan terus melakukan berbagai kampanye HaKI agar tingkat pembajakan di Indonesia dapat ditekan. Sebab, diakuinya bahwa HaKI dan iklim ekonomi saling brepengaruh. Jika sistem HaKI tidak kuat, hal ini akan berpengaruh terhadap investasi.
"Kami gembira dengan hasil OCR 301. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam memberantas pembajakan ditanggapi positif dan mulai menunjukkan perkembangan yang baik. Pemerintah dalam hal ini Ditjen HaKI akan melakukan upaya dalam bentuk kampanye bekerja sama dengan berbagai pihak dan pemain industri seperti Microsoft," ujar Abdul.
Keluarnya Indonesia dari status PWL semakin mendorong pemerintah untuk lebih intensif menegakkan HaKI. Meski demikian ia belum puas dengan hasil penanggulangan pembajakan di Indonesia khususnya software karena dua tahun berturut-turut tingkat pembajakan di Indonesia tidak juga berkurang.
Ditjen HKI memiliki tanggung jawab penuh untuk memberantas pembajakan seperti penyalahgunaan copy right, patent, dan trade mark. Menurutnya peran aktif industri seperti Microsoft dalam membantu pemerintah untuk mendidik masyarakat merupakan bentuk partisipasi pemain industri untuk mendorong pertumbuhan perekonomian negara.
Maka pemerintah terus mendorong langkah-langkah penegakan HKI dengan aktif melakukan sweeping baik yang dilakukan aparat kepolisian maupun penyidik pegawai negeri sipil (PPNS) Dephukham. Kepolisin Republik Indonesia (Polri) sangat intensif melakukan sweeping barang-barang bajakan di pusat perbelanjaan, mal, maupun lapak-lapak di pinggir jalan. Selama periode Januari hingga Agustus 2006 saja, polisi telah menangkap dan memeriksa 6 pabrik dan 29 industri kecil, lusinan mal, dan ratusan penjual eceran.
Sedangkan PPNS Dephukham sampai saat ini telah menindak 19 pabrik pengganda cakram optik ilegal. Untuk memproduksi cakram optik, sesuai Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2004, perusahaan harus memiliki ijin impor mesin pengganda cakram, bahan baku, atau cakram optik kosong.
Saat ini juga telah dibentuk Tim Nasional Penganggulangan Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual. Tim ini terdiri dari beberapa instansi seperti Ditjen HaKI Depkumham, Departemen Perindustrian, Departemen Perdagangan, Departemen Luar Negeri, Kepolisian RP, Bea Cukai, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung.
Mulai 2007, tim ini akan membangun pusat data yang berkaitan dengan HaKI. Di setiap instansi yang tergabung dalam tim nasional terdapat pusat data yang terhubung ke internet sehingga setiap instansi dapat saling bertukar informasi mengenai berbagai kasus pelanggaran HaKI.
Komitmen pemerintah untuk menekan pembajakan khususnya software telah dituangkan dalam rencana aksi yang sekaligus mencanangkan tahun 2007 sebagai tahun HaKI. Meski demikian, Abdul menggarisbawahi, bahwa keberhasilan mengatasi pembajakan bukan hanya tanggung jawab pemerintah namun juga kesadaran para pelaku industri.
Dalam upaya mensosialisasikan pemakaian piranti lunak legal, Microsoft Indonesia telah menjalankan berbagai upaya pendidikan publik,. Di antaranya, memberikan nilai tambah kepada para pengguna piranti lunak asli Microsoft melalui pemberian dukungan teknis dan manajemen untuk meng-update teknologi seperi Windows Genuine Advantage.
"Penggunaan piranti lunak asli dapat menciptakan ketenangan bagi pengguna, meningkatkan citra, dan reputasi perusahaan, serta menghargai karya cipta milik orang lain," kata Irwan Tirtariyadi, Small and Mid Market Solutions Partner Group Microsoft Indonesia.
Microsoft Indonesia juga telah mengembangkan program untuk mendorong pertumbuhan IT yakni Bina ISV (Independent Software Vendor). Melalui program ini Microsoft Indonesia memberikan bantuan transfer pengetahuna kepada pengembang software lokal, mempertemukan mereka dengan pemakai jasa dari pihak korporat, dan menyediakan wadah berupa marketplace yang dapat diakses secara global.
Proteksi yang baik terhadap HaKI akan mendorong kreativitas dan inovasi generasi muda dalam menciptkan sebuah karya. Dampak yang lebih luas adalah membantu pertumbuhan industri IT dan membantu Indonesia menjadi negara dengan perekonomian berbasis ilmu pengetahuan.
Penulis: Wah
Sumber: Kompas Cyber Media
